Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan mengelola anggaran sekitar Rp1,185 triliun, yang mencakup belanja operasi dan belanja modal.
Di tengah kebijakan pemerintah daerah yang menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan, muncul sorotan terhadap angka Rp380.442.552.464 yang disebut berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan pada sektor pendidikan.
Namun, angka tersebut dinilai perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persepsi bahwa Rp380,44 miliar merupakan keseluruhan anggaran pendidikan Kota Batam ataupun seluruh bantuan pendidikan yang secara khusus diperuntukkan bagi masyarakat miskin.
Hal tersebut disampaikan Abdul Razak, Ketua Barisan Api Pembela Keadilan (BAPK) Indonesia, kepada GejolakNews di Batam Centre, Jumat (2/10/2026).
“Dokumen RKA Perubahan Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2026 menunjukkan total anggaran Dinas Pendidikan jauh lebih besar, yakni sekitar Rp1,185 triliun, yang mencakup belanja operasi dan belanja modal,” ujar Abdul Razak.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan resmi mengenai status angka Rp380,442 miliar tersebut, termasuk apakah angka tersebut merupakan hasil tagging anggaran penanggulangan kemiskinan yang tersebar pada sejumlah program dan kegiatan Dinas Pendidikan.
Ada Bantuan Transportasi dan Beasiswa
Dalam dokumen perencanaan Dinas Pendidikan, terdapat sejumlah program yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan upaya mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah.
Salah satunya berupa bantuan biaya personel peserta didik, termasuk transportasi siswa hinterland dan beasiswa.
Untuk jenjang SD, dokumen perencanaan mencatat alokasi sekitar Rp15,21 miliar untuk biaya personel peserta didik, termasuk transportasi siswa hinterland dan beasiswa.
Sementara pada jenjang SMP, alokasi untuk kebutuhan serupa tercatat sekitar Rp11,81 miliar.
Program tersebut menjadi salah satu bentuk intervensi pendidikan yang dapat membantu mengurangi biaya yang harus ditanggung keluarga untuk memastikan anak tetap memperoleh akses pendidikan.
Puluhan Ribu Paket Perlengkapan Peserta Didik
Intervensi lainnya terdapat pada program pengadaan perlengkapan peserta didik.
Untuk jenjang SD, anggaran yang tercatat mencapai sekitar Rp11,98 miliar, dengan sasaran sekitar 24.652 paket.
Sementara untuk jenjang SMP, alokasinya sekitar Rp12,72 miliar, dengan sasaran sekitar 29.078 paket.
Program tersebut antara lain berkaitan dengan penyediaan seragam dan perlengkapan peserta didik.
Bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas, bantuan semacam ini berpotensi mengurangi pengeluaran yang harus dikeluarkan ketika anak memasuki atau menjalani pendidikan.
Namun, perlu dibedakan antara program yang secara khusus menyasar keluarga miskin dengan program pelayanan pendidikan yang cakupannya lebih luas.
BOS SMP Capai Rp83,56 Miliar
Dukungan pemerintah terhadap sektor pendidikan juga dilakukan melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Untuk jenjang SMP di Kota Batam, dokumen perencanaan mencatat alokasi sekitar Rp83,56 miliar bagi 186 satuan pendidikan.
Dana tersebut mendukung operasional satuan pendidikan dan tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai bantuan langsung kepada keluarga miskin.
Hal yang sama berlaku terhadap belanja pembangunan sekolah, rehabilitasi sarana pendidikan, pengembangan PAUD, pendidikan kesetaraan, peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan kompetensi tenaga pendidik.
Program-program tersebut merupakan bagian dari pelayanan pendidikan publik dengan sasaran yang lebih luas.
Total Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Batam Rp864,95 Miliar
Di sisi lain, Pemerintah Kota Batam pada 2026 menyebut total anggaran penanggulangan kemiskinan mencapai sekitar Rp864,95 miliar.
Anggaran tersebut tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah dan terbagi dalam beberapa kelompok intervensi.
Rinciannya antara lain sekitar:
Rp466,35 miliar untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat;
Rp14,15 miliar untuk peningkatan pendapatan; dan
Rp384,45 miliar untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Dalam menentukan sasaran intervensi, Pemko Batam juga menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu dasar untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi.
Publik Perlu Mendapat Penjelasan soal Rp380,44 Miliar
Sorotan terhadap anggaran pendidikan tersebut pada akhirnya bukan semata-mata mengenai besarnya nominal, melainkan bagaimana anggaran tersebut diklasifikasikan dan siapa penerima manfaatnya.
Angka Rp380,442 miliar perlu dijelaskan secara terbuka apakah merupakan hasil tagging berbagai program penanggulangan kemiskinan di sektor pendidikan atau merupakan jenis alokasi anggaran tertentu.
Sebab, apabila angka tersebut merupakan akumulasi berbagai program, maka tidak seluruhnya dapat dimaknai sebagai bantuan tunai maupun bantuan langsung yang diterima keluarga miskin.
Sebaliknya, program seperti beasiswa, transportasi siswa hinterland dan perlengkapan peserta didik memiliki keterkaitan lebih langsung dengan pengurangan beban rumah tangga.
Transparansi mengenai komposisi anggaran dan indikator penerima manfaat menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui seberapa besar belanja pendidikan benar-benar diarahkan untuk menjawab persoalan akses pendidikan bagi kelompok rentan.
URRANEWS.ONLINE akan terus mengikuti pembahasan mengenai transparansi anggaran pendidikan dan program penanggulangan kemiskinan di Kota Batam, termasuk realisasi serta penerima manfaat dari setiap program.