BATAM, URRANEWS — DPRD Kota Batam resmi mengesahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna pada Jumat (11/9/2026) malam.Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam, total APBD 2026 meningkat dari semula Rp4,299 triliun menjadi Rp4,594 triliun. Dengan demikian, terdapat tambahan anggaran sebesar Rp294,356 miliar.
Kenaikan tersebut juga tercermin dalam postur belanja daerah. DPRD menyebut proses pembahasan dilakukan secara berjenjang melalui komisi, Banggar, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga organisasi perangkat daerah (OPD). Penyelarasan dilakukan untuk memastikan alokasi anggaran tidak mengalami tumpang tindih maupun duplikasi.
Infrastruktur Jadi Salah Satu Prioritas
Sektor infrastruktur menjadi salah satu komponen yang mendapatkan tambahan alokasi dalam Perubahan APBD 2026. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi meningkat dari sekitar Rp357,85 miliar menjadi Rp433,98 miliar.
Arah pembangunan infrastruktur tersebut sejalan dengan kebijakan Pemko Batam dan BP Batam yang tengah mempercepat sejumlah proyek peningkatan konektivitas jalan.
Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah peningkatan Jalan Gajah Mada segmen Landing Point Fly Over–Simpang Lalan Madani. BP Batam melaporkan progres fisik proyek tersebut telah mencapai 39,194 persen per 24 Agustus 2026.
Ruas tersebut direncanakan diperlebar menjadi dua jalur dengan masing-masing sisi memiliki tiga lajur, sehingga total kapasitas jalan menjadi enam lajur. Pelebaran ini diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarkawasan sekaligus membantu memperlancar arus kendaraan di salah satu koridor penting Batam.
Kepala BP Batam Amsakar Achmad sebelumnya menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus tetap dilakukan dengan memperhatikan mutu dan standar keselamatan pekerjaan. Pemantauan dan evaluasi proyek juga dilakukan secara berkala agar pelaksanaan kembali sesuai dengan target.
PAD Batam Ikut Meningkat
Selain belanja, perubahan APBD juga mencatat peningkatan pendapatan daerah. Pendapatan daerah berubah dari sekitar Rp4,184 triliun menjadi Rp4,322 triliun berdasarkan hasil akhir pembahasan Banggar.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari sekitar Rp2,582 triliun menjadi Rp2,765 triliun, atau tumbuh sekitar 7,11 persen.
Kenaikan PAD antara lain berasal dari peningkatan target pajak daerah, retribusi daerah serta komponen lain-lain PAD yang sah. Target pajak daerah sendiri meningkat sekitar 7,21 persen, dari Rp2,099 triliun menjadi Rp2,251 triliun.
Perubahan APBD Kota Batam 2026
Perbandingan total APBD sebelum dan sesudah perubahan berdasarkan laporan akhir Banggar DPRD Kota Batam.
Pendidikan dan Infrastruktur (Foto terlampir Diatas)
Dalam Perubahan APBD 2026, Banggar juga mencatat pemenuhan sejumlah belanja wajib. Belanja pendidikan dialokasikan sekitar Rp1,331 triliun atau 28,98 persen dari APBD.
Sementara itu, belanja infrastruktur publik mencapai sekitar Rp1,593 triliun atau 34,68 persen, sedangkan belanja pegawai berada di angka sekitar Rp1,663 triliun atau 36,20 persen.
Dengan pengesahan tersebut, Pemko Batam selanjutnya harus menindaklanjuti tahapan administrasi dan menyampaikan Perda Perubahan APBD kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad dalam rapat paripurna menyatakan Pemko akan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut sebelum pelaksanaan APBD Perubahan berjalan sepenuhnya. Pengesahan kemudian ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara pimpinan DPRD dan wali kota.
Bagi masyarakat Batam, tambahan anggaran tersebut akan menjadi penting bukan hanya dari besarnya nominal, tetapi dari seberapa cepat dan efektif anggaran diterjemahkan menjadi pembangunan yang benar-benar terasa—terutama pada konektivitas jalan, infrastruktur publik, pelayanan dasar, dan pengendalian persoalan perkotaan.