JAKARTA — URRANEWS – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah dugaan kasus keracunan makanan dilaporkan terjadi di sejumlah daerah.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengakui berulangnya insiden tersebut menjadi perhatian serius bagi lembaganya. Evaluasi terhadap pelaksanaan program pun kembali dilakukan untuk memastikan persoalan keamanan pangan tidak terus berulang.
Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono seusai menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Menurut evaluasi BGN yang disampaikan dalam konteks kasus tersebut, sebagian besar persoalan di lapangan berkaitan dengan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), khususnya dalam proses pengolahan, penyajian, hingga distribusi makanan.
Kasus Kembali Muncul di Sejumlah Daerah
Dugaan kasus keracunan MBG kembali dilaporkan di sejumlah wilayah. Tiga daerah yang disebut dalam pemetaan tersebut yakni Sidoarjo, Jawa Timur; Agam, Sumatra Barat; dan Rembang, Jawa Tengah.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya pelaksanaan program MBG sempat relatif terkendali selama beberapa pekan setelah dilakukan penataan terhadap pola kerja Kepala Dapur dan Pengawas Gizi.
Namun, munculnya kembali kasus di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan keamanan pangan masih menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan.
BGN: 80–90 Persen Berkaitan dengan Ketidakpatuhan SOP
Salah satu poin penting dalam evaluasi BGN adalah mengenai kepatuhan terhadap SOP.
Berdasarkan breakdown dan pemetaan yang disampaikan BGN, sekitar 80 hingga 90 persen pemicu kasus di lapangan disebut berkaitan dengan ketidakpatuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhadap SOP.
SOP tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pengolahan bahan makanan, kebersihan dan higienitas dapur, penyimpanan, waktu produksi, hingga proses distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Temuan tersebut menjadi pekerjaan rumah serius bagi BGN karena keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang berhasil didistribusikan, tetapi juga dari jaminan keamanan makanan yang diterima masyarakat.
BGN Siapkan Pembenahan Sistem
BGN menyatakan akan melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap tata kelola pelaksanaan program.
Pembenahan tersebut mencakup sistem regulasi, integrasi teknologi informasi, mekanisme pelaporan, pengelolaan dan alur keuangan, serta peningkatan pengawasan terhadap SPPG.
Koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait juga diperlukan untuk memastikan standar keamanan pangan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh titik pelayanan.
Sebab, semakin luas cakupan program MBG, semakin besar pula tantangan dalam memastikan setiap dapur penyedia menjalankan standar yang sama.
Keselamatan Anak Harus Menjadi Prioritas
Program MBG merupakan program berskala nasional dengan penerima manfaat yang sebagian besar merupakan anak-anak sekolah.
Karena itu, aspek keamanan pangan tidak boleh ditempatkan sebagai persoalan administratif semata.
Setiap makanan yang keluar dari dapur SPPG harus melewati proses pengawasan yang ketat. Ketika SOP telah ditetapkan, maka kepatuhan terhadap SOP tersebut harus menjadi standar minimum yang tidak dapat dinegosiasikan.
Evaluasi juga perlu diikuti dengan tindakan nyata terhadap pelanggaran yang terbukti, termasuk pemberian sanksi administratif maupun langkah hukum apabila ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran ketentuan yang memenuhi unsur pidana.
Pengawasan Tidak Boleh Hanya Setelah Kejadian
Kasus dugaan keracunan yang muncul setelah makanan dikonsumsi menunjukkan pentingnya pendekatan pencegahan.
Pengawasan idealnya dilakukan sejak bahan baku diterima, proses penyimpanan, persiapan bahan, memasak, pengemasan, hingga makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.
Kehadiran Pengawas Gizi dan pengawasan langsung di dapur menjadi bagian penting untuk memastikan prosedur tidak hanya tertulis dalam dokumen, tetapi benar-benar dijalankan.
Jangan sampai evaluasi baru dilakukan setelah anak-anak menjadi korban.
URRANEWS: MBG Harus Aman, Bukan Sekadar Gratis
URRANEWS memandang keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak cukup hanya diukur dari seberapa banyak paket makanan yang berhasil dibagikan.
Ukuran yang lebih fundamental adalah:
Apakah makanan tersebut aman?
Jika ditemukan SPPG yang terbukti mengabaikan SOP, tindakan tegas harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Evaluasi tidak boleh berhenti pada pergantian prosedur atau pernyataan keprihatinan.
Pengawasan harus menghasilkan perbaikan nyata.
Di sisi lain, setiap dugaan kasus juga harus ditangani berdasarkan pemeriksaan dan bukti yang objektif agar tidak terjadi penghakiman sebelum hasil investigasi resmi diterbitkan.
Anak-anak Indonesia berhak mendapatkan makanan bergizi sekaligus aman untuk dikonsumsi.
Program MBG adalah investasi untuk generasi masa depan. Karena itu, standar keamanan pangan harus berjalan seiring dengan target perluasan program.
Bagaimana menurut Anda?
Apakah pengawasan SPPG saat ini sudah cukup ketat untuk mencegah kasus dugaan keracunan MBG kembali terjadi?
Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.
URRANEWS — Cepat. Tajam. Terpercaya.
Redaksi URRANEWS
Pengawasan Publik & Pelayanan Masyarakat