BATAM, URRANEWS — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan daerah dengan mendorong pemanfaatan teknologi sektor keuangan, memperluas akses pembiayaan, serta memperkuat kolaborasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), industri jasa keuangan, pelaku usaha, dan perguruan tinggi.
Langkah tersebut dinilai penting bagi Kepri yang memiliki posisi strategis di jalur perdagangan internasional dan berdekatan dengan pusat pertumbuhan ekonomi seperti Singapura dan Malaysia. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menilai karakteristik tersebut membutuhkan ekosistem ekonomi dan keuangan yang kuat untuk menopang kebutuhan dunia usaha.
Penguatan tersebut salah satunya dibahas dalam Forum Sinergi Pengembangan Ekonomi Daerah melalui Pemanfaatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) yang digelar OJK di Batam pada 31 Agustus–1 September 2026.
Pemprov Kepri menyebut digitalisasi sektor keuangan bukan hanya berkaitan dengan pembayaran non-tunai, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas pembiayaan bagi pelaku usaha yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan keuangan konvensional.
Data Digital Bisa Bantu Akses Pembiayaan UMKM
Salah satu peluang yang didorong adalah pemanfaatan data aktivitas usaha secara digital. Pencatatan transaksi dan pembukuan yang lebih terstruktur dapat menghasilkan data alternatif yang berpotensi digunakan dalam proses penilaian kredit.
OJK menjelaskan bahwa model Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK) dapat menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Modelnya menghubungkan pelaku usaha dengan koperasi, lembaga keuangan, offtaker, perusahaan asuransi, serta penyelenggara teknologi sektor keuangan.
Pendekatan ini membuka peluang bagi UMKM yang belum memiliki riwayat kredit perbankan yang kuat untuk membangun profil usaha melalui data aktivitas bisnis yang lebih terstruktur.
Dalam konteks Kepri, OJK menilai model tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan dengan menyesuaikan karakteristik dan potensi ekonomi daerah.
Bukan Sekadar QRIS
Digitalisasi keuangan di Kepri juga mencakup perluasan pembayaran digital, transaksi pemerintah daerah, literasi keuangan, serta perlindungan konsumen.
Pemprov Kepri bersama OJK mendorong agar perkembangan teknologi keuangan memberikan manfaat lebih luas sekaligus tetap memperhatikan keamanan, kepercayaan masyarakat, dan keberlanjutan ekosistem.
Bagi pelaku UMKM, digitalisasi transaksi dapat menjadi bagian dari proses formalitas usaha. Semakin teratur transaksi dan pencatatan keuangan, semakin besar pula peluang data tersebut dimanfaatkan untuk memahami kondisi usaha dan mendukung akses terhadap layanan keuangan.
Perbankan Didorong Jadi Motor Ekonomi
Penguatan ekosistem keuangan juga dilakukan melalui peningkatan peran industri perbankan.
Dalam kegiatan soft launching kantor baru Menara Bank Mandiri Batam di Kompleks Dana Graha Nagoya, Senin (7/9/2026), Nyanyang mengatakan kehadiran perbankan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menghimpun dan menyalurkan dana.
Menurutnya, sektor perbankan juga memiliki peran dalam menyediakan pembiayaan dunia usaha, mendukung investasi, memperkuat UMKM, memperluas inklusi keuangan, serta mendorong transformasi ekonomi digital.
Nyanyang berharap kehadiran Menara Bank Mandiri Batam dapat menjadi bagian dari ekosistem pertumbuhan ekonomi daerah dan berfungsi sebagai ruang kolaborasi untuk mendukung kebutuhan dunia usaha.
Hal tersebut dinilai relevan dengan posisi Batam sebagai salah satu pusat industri, perdagangan, jasa, pariwisata, digital, logistik, dan investasi di Kepri.
Model Hulu-Hilir Mulai Didorong
Pengembangan ekosistem keuangan juga diarahkan pada model kolaborasi dari sisi hulu hingga hilir.
Dalam model tersebut, pelaku usaha dapat terhubung dengan koperasi dan lembaga pembiayaan, sementara perusahaan asuransi berperan dalam pengelolaan risiko dan offtaker memberikan kepastian pasar.
OJK menyebut model semacam ini telah digunakan dalam pengembangan ekosistem usaha di daerah lain dan memiliki peluang untuk disesuaikan dengan kebutuhan Kepri.
Pendekatan tersebut penting karena persoalan pembiayaan tidak selalu berhenti pada ketersediaan modal. Pelaku usaha juga membutuhkan kepastian pasar, perlindungan risiko, pencatatan usaha, serta akses terhadap layanan keuangan yang sesuai.
Literasi Keuangan Jadi Fondasi
Perluasan teknologi keuangan juga harus diikuti peningkatan literasi masyarakat. Pemprov Kepri dan OJK mendorong edukasi agar masyarakat memahami manfaat sekaligus risiko penggunaan layanan keuangan digital.
OJK Kepri mencatat hingga Juni 2026 kredit bank umum di Kepri mencapai sekitar Rp118 triliun dan tumbuh sekitar 38 persen secara tahunan. Sementara kredit BPR dan BPR Syariah mencapai sekitar Rp11,1 triliun, tumbuh 10,74 persen secara tahunan.
OJK menekankan bahwa pertumbuhan pembiayaan perlu diarahkan ke sektor produktif sehingga dapat memberikan dampak terhadap investasi, perkembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi Kepri Jadi Momentum
Penguatan ekosistem pembiayaan berlangsung ketika ekonomi Kepri menunjukkan pertumbuhan yang relatif kuat.
Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Kepri pada triwulan II 2026 tumbuh 6,99 persen secara tahunan, tertinggi di Sumatera dan berada di peringkat ketiga nasional. Pertumbuhan tersebut antara lain didorong industri pengolahan, sementara dari sisi pengeluaran investasi menjadi salah satu motor utama dengan pertumbuhan 24,08 persen.
Data pemerintah daerah juga mencatat pertumbuhan ekonomi Kepri sebesar 6,99 persen year-on-year pada triwulan II 2026.
Kondisi tersebut memberikan momentum bagi pemerintah daerah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada sektor besar, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi UMKM dan dunia usaha lokal.
Dengan penguatan teknologi keuangan, pembiayaan produktif, perbankan, asuransi, offtaker, dan literasi keuangan, Pemprov Kepri berharap ekosistem ekonomi daerah menjadi semakin inklusif sekaligus mampu menopang pertumbuhan jangka panjang.