JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah serangkaian kasus dugaan keracunan makanan dilaporkan terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir.
Berdasarkan rangkuman laporan yang dihimpun sejumlah media, lebih dari 2.000 siswa, guru, santri dan penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan makanan MBG pada awal September 2026. Kasus dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan.
Salah satu kasus dengan jumlah terdampak besar terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Data pemerintah daerah yang dikutip ANTARA mencatat sekitar 730 orang terdampak hingga 3 September. Sebagian besar korban telah diperbolehkan pulang untuk menjalani perawatan jalan, sementara sebagian lainnya masih menjalani perawatan.
Kasus lain juga dilaporkan di Rembang, Jawa Tengah, serta sejumlah wilayah lainnya. Di Jombang, misalnya, sebanyak 256 siswa dan guru SMPN 1 Kabuh dilaporkan mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan konsumsi menu MBG sehingga kegiatan sekolah sempat diliburkan.
Komnas HAM Minta SPPG Dihentikan Sementara
Perkembangan terbaru datang dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Pada Jumat, 4 September 2026, Komnas HAM meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di lokasi kejadian keracunan.
Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk memastikan evaluasi dan perbaikan keamanan pangan dilakukan secara menyeluruh. Komnas HAM juga menekankan pentingnya pemulihan bagi para korban.
BGN Akui Ada Persoalan Kepatuhan SOP
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan hasil evaluasi terhadap sejumlah kasus menunjukkan adanya persoalan dalam kepatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP.
BGN menyebut sekitar 80–90 persen kasus yang dievaluasi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap SOP dalam proses pengelolaan makanan.
Dalam kasus Sidoarjo, BGN sebelumnya juga memberikan suspend berat selama 30 hari kepada SPPG yang terkait dengan insiden tersebut sembari dilakukan investigasi.
Keamanan Pangan Jadi Sorotan
Rentetan kejadian tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan, kapasitas dapur, distribusi makanan, hingga kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG.
ANTARA mencatat bahwa salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan dapur yang harus mampu menyesuaikan kapasitas produksi dengan waktu distribusi dan konsumsi makanan.
Program MBG sendiri merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat. Karena menyasar anak-anak sekolah dan kelompok penerima manfaat lainnya, aspek keamanan pangan menjadi bagian yang sangat penting dalam pelaksanaannya.
Pemerintah kini menghadapi tuntutan untuk memastikan setiap kejadian ditangani secara serius, korban mendapatkan pemulihan, dan prosedur keamanan pangan diperketat agar kejadian serupa tidak berulang.
Menurut Anda, apa yang harus diperbaiki terlebih dahulu dalam pelaksanaan MBG: kualitas makanan, pengawasan dapur, distribusi, atau SOP?