JAKARTA, URRANEWS — Pemerintah Indonesia menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun atau setara 600 juta dolar AS untuk mendukung program pembukaan rekening bank secara massal bagi masyarakat.
Program tersebut menyasar lebih dari 200 juta warga negara Indonesia. Setiap penerima ditargetkan memperoleh setoran awal Rp50 ribu pada rekening baru yang dibuka melalui program tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran untuk program tersebut berasal dari APBN. Pemerintah saat ini masih menyiapkan skema pelaksanaannya bersama sejumlah lembaga terkait.
Airlangga menyebut kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai 600 juta dolar AS apabila target pembukaan rekening mencapai 200 juta orang. Namun, pemerintah belum menentukan secara final apakah anggaran tersebut akan menggunakan APBN tahun berjalan atau APBN tahun berikutnya.
Skema Masih Difinalisasi Bersama BI dan OJK
Pemerintah saat ini masih melakukan pembahasan mengenai mekanisme teknis program bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Termasuk di dalamnya adalah penentuan sumber anggaran dan mekanisme pembukaan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menargetkan program tersebut dapat berjalan sebelum akhir 2026.
Untuk mendukung pelaksanaan program, data kependudukan akan diintegrasikan dengan sistem Bank Indonesia, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur pembayaran dan gateway.
Integrasi tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank.
BRI dan BSI Disiapkan untuk Perluasan Akses
Arahan tersebut disampaikan dalam rapat kabinet terbatas yang membahas sejumlah persoalan ekonomi, termasuk peningkatan inklusi dan literasi keuangan nasional.
Dalam pelaksanaannya, bank-bank BUMN, terutama Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), diarahkan untuk mempersiapkan rekening bagi masyarakat yang menjadi sasaran program.
Pemerintah berharap pembukaan rekening secara massal dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Dengan kepemilikan rekening, masyarakat diharapkan semakin mudah menggunakan layanan perbankan maupun sistem pembayaran digital.
Data survei bersama OJK dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dalam laporan tersebut menunjukkan tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada di angka 63,57 persen.
Program pembukaan rekening massal ini pada akhirnya diarahkan bukan sekadar untuk memberikan rekening dan setoran awal, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap sistem keuangan formal.
Meski demikian, sejumlah aspek penting seperti sumber anggaran final, mekanisme distribusi setoran awal, serta teknis integrasi data masih dalam tahap finalisasi. Pemerintah menargetkan keseluruhan skema dapat disiapkan untuk pelaksanaan sebelum penghujung 2026.